Contoh Pertanyaan Kelompok Dalam Ekonomi Perencanaan Pembangunan

Pertanyaan :

1.  Dalam praktek atau kenyataannya dalam tahapan perencanaan pembangunan sering ditemui tidak berjalannya pelaksanaan secara efektif. Bisakah kelompok anda menguraikan apa-apa saja yang menyebabkan tidak berjalannya perencanaan atau hambatan dalam tahapan tersebut ?

2.  Dalam tahapan pelaksanaan pembangunan, kita sering mendengar adanya proyek yang mana dalam proyek tersebut sering terjadi penyelewengan anggaran dan sebagainya. Di mana penyelewengan anggaran dan tindakan-tindakan yang menggangu ketidakstabilan sering terjadi dalam tahap pelaksanaan perencanaan pembangunan dan bagaimana pandangan saudara cara mengatasi tindakan penyelewengan tersebut agar ke depannya hal itu tidak terjadi lagi ?

Jawaban :

1.   Pada umumnya ada beberapa hal atau pun faktor yang menyebabkan tidak berjalannya perencanaan maupun penghambat pelaksanaan rencana se­hingga rencana tidak efektif, adalah : 

• Pelaksana rencana kurang memiliki pengetahuan yang menyeluruh dari organisasi dimana rencana itu dilaksanakan. Akibatnya, para peiaku dalam melakukan rencana kurang memperhatikan kegiatan dari bagian lain, dan ini akan mengganggu kegiatan bagian lain,

• Pelaksana sering tidak memiliki pengetahuan ten-tang situasi lingkungan yang mempengaruhi jalannya rencana dengan baik,

• Pelaksana sering tidak mampu meramalkan situasi yang akan datang, yang akan mempengaruhi jalannya pelaksanaan,

• Para perencana sering menjumpai kesulitan dalam merencanakan kegiatan yang hanya sekali terjadi atau kejadian yang tidak pernah berulang. Akibatnya banyak kekurangan dalam rencana dan rencana itu sulit dilaksanakan,

• Orang sering tidak memiliki dana yang cukup untuk menyusun rencana yang lengkap,

• Para pelaksana sering tidak mau mengambil risiko dalam pelaksanaan rencana hanya berjalan setengah-setengah,

•  Para pelaksana sering kurang percaya diri dalam pelaksanaan rencana,

• Ketidakmampuan perencana untuk memilih alter­natif tertentu dengan alasan takut terjadi kegagalan total apabila hanya ada satu alternatif keputusan dalam rencana. Akibatnya dalam rencana terdapat banyak alternatif yang harus dilaksanakan, sehingga justru membuat rencana itu tidak efektif.

2.  Menurut kelompok kami, penyelewengan anggaran dan tindakan-tindakan yang menganggu tersebut sering terjadi pada tahap monitoring (pengawasan) dan tahap evaluasi. Karena dalam kenyataannya di lapangan Seringkali aspek monitoring dan evaluasi terhadap suatu program terabaikan baik ketika program tersebut tengah dilaksanakan maupun ketika suatu program itu telah selesai dilaksanakan. Pengabaian terhadap fungsi ini berakibat pada tidak terarahnya program karena terjadinya penyimpangan-penyimpangan atau tidak langgengnya hasil-hasil positif yang ditimbulkan dari pelaksanaan suatu program. Kalaupun telah dilaksanakan fungsi monitoring dan evaluasi seringkali digunakan sebagai penilaian adalah jumlah dana yang dicairkan. Sedangkan kesesuaian hasil program dengan tujuan program yang merupakan hakekat dari fungsi ini, kurang mendapatkan perhatian. Dengan demikian evaluasi penggunaan dana sekaligus pertimbangan tentang perbandingan manfaat dan biaya relatif terabaikan. Misalnya dalam pembangunan jalan di desa yang membutuhkan dana yang cukup besar. Ketika kegiatan pembangunan jalan tersebut kurang monitoring maka akan menimbulkan penyelewengan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Penyelewengan tersebut bukan hanya pada dana dari pembangunan tersebut tetapi juga dapat terjadi dari proses pembangunan jalan tersebut contoh tebal dari jalan tersebut semula direncanakan 10 cm ketika pelaksanaannya jalan tersebut dibuat dilapangan hanya 6 cm. Padahal anggaran yang dikeluarkan 10 cm trus kemana yang 4 cm?? Wallahu A'lam… Jika terjadi penyelewengan seperti itu kegiatan pembangunan pun akan terhambat dan tidak dapat berjalan maksimal. Oleh karena itu monitoring dan evaluasi perlu diperketat agar tidak menghambat kegiatan pembangunan desa.

Menurut Pandangan dari kelompok kami, yang jelas untuk mengatasi hal tersebut agar tidak terulang kembali adalah dengan cara memperketat monitoring dan evaluasi. Hal ini bisa terjadi jikalau misalnya pemerintah memberikan wewenang kepada sebuah instansi atau orang-orang tertentu yang mampu menguasai kedua aspek dengan menjalankan kebijakan-kebijakan untuk memperketat baik dalam monitoring (pengawasan) maupun pada evaluasi sehingga ruang dan gerak dalam melakukan penyelewengan tersebut kemungkinan dapat di perkecil ataupun ke depannya tidak akan terjadi lagi. Tapi jika aspek ini di duduki oleh orang-orang belum mampu (dalam artian di paksakan untuk duduk di posisi itu) maka saya yakin penyelewengan tersebut akan terus terjadi selagi kedua aspek tersebut belum berjalan optimal.